Tim Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung: Awal Puasa Ramadan 19 Februari 2026

Tim Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkapkan hasil perhitungan astronomis menunjukkan posisi Bulan pada 17 Februari 2026 telah terbenam lebih dahulu dibanding Matahari.

"Dengan demikian, hilal tidak mungkin diamati saat Matahari terbenam," jelas Observatorium Bosscha ITB dalam materi rilis pers, dikutip Jumat, 13 Februari 2026.

Secara definisi, hilal adalah bulan sabit muda yang dapat diamati setelah Matahari terbenam dan setelah terjadinya konjungsi atau ijtimak. Namun, pada 17 Februari 2026, Bulan berada di bawah ufuk ketika Matahari terbenam, sehingga secara astronomis tidak terdapat peluang untuk melakukan pengamatan hilal.

Peta ketinggian bulan saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia turut menguatkan temuan ini. Data menunjukkan ketinggian bulan berada pada kisaran negatif, sekitar minus 1,5 derajat hingga minus 3,0 derajat, yang menandakan Bulan berada di bawah ufuk di seluruh Indonesia.

Kemenag Kumpulkan Pakar Falak dan Wakil Ormas Islam

Menjelang sidang isbat Selasa, 17 Februari 2026 untuk menentukan awal puasa Ramadan 1447 H, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama menggelar pertemuan dengan pakar falak dan wakil ormas Islam. Hadir juga, perwakilan dari BMKG, BRIN, dan BIG, dan unsur Peradilan Agama.

Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, pertemuan ini digelar untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam menjaga keteduhan dan persatuan umat menjelang Sidang Isbat awal Ramadan 1447 H.

Sidang Isbat merupakan instrumen konstitusional negara untuk memastikan kepastian ibadah umat Islam secara nasional sekaligus menjaga ketenangan publik.

“Sidang Isbat bukan sekadar forum teknis astronomi. Ini adalah ruang musyawarah negara yang mempertemukan sains dan fikih. Pemerintah hadir untuk memastikan keputusan yang diambil memiliki legitimasi ilmiah sekaligus otoritas keagamaan, sehingga umat mendapatkan kepastian dan ketenangan,” tegas Abu.

Perwakilan NU, Ma’rufin Sudibyo, menyatakan, NU akan mengikuti hasil Sidang Isbat dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. NU juga tetap melaksanakan rukyatul hilal sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

“Mari kita pertajam kembali masalah batas wilayah imkan rukyat. Seperti tahun sebelumnya, imkan rukyat hanya terlihat di ujung utara Pulau Sumatra. Apakah jika sudah masuk satu pulau itu sudah dianggap imkan atau belum,” ujarnya.

“Kriteria imkan rukyat dengan tinggi 5 derajat dan elongasi 8 derajat diberlakukan secara global. Konsekuensinya, bisa saja ketika kriteria sudah terpenuhi di sebagian wilayah Amerika, di Indonesia justru masih di bawah ufuk. Ini yang membuat KHGT sulit diterima oleh pihak yang berpegang pada metode rukyat,” ujarnya.

Perbedaan penetapan awal Ramadhan antara PP Muhammadiyah dan pemerintah disebabkan metode penetapan awal Ramadan keduanya berbeda. Pemerintah menentukan awal puasa Ramadan melalui metode rukyatul hilal, yaitu pengamatan langsung hilal atau bulan sabit.

Adapun Muhammadiyah cenderung menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yaitu perhitungan astronomis untuk menentukan posisi hilal.

Awal Ramadhan 2026 Pemerintah

Dengan adanya perbedaan metode penetapan, lantas kapan awal Ramadhan 1447 H/ 2026 versi pemerintah? Prediksi awal Ramadhan 2026 dari pemerintah umumnya sudah bisa diketahui dengan mengecek kalender yang dirilis Kementerian Agama.

Untuk 2026, pemerintah memperkirakan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari. Setelahnya, Ramadan berlangsung genap 30 hari sebelum digantikan Syawal pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Awal Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah

Mengutip laman resmi Muhammadiyah, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil hisab hakiki Majelis Tarjih dan Tajdid yang berpedoman pada prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.

Hal ini memberikan kepastian bagi umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, untuk memulai ibadah puasa.