Beberapa Penggal Kenangan tentang Jenderal Try Sutrisno

Oleh Eep Saefulloh Fatah (*)

Perjumpaan fisik — perkenalan satu arah, belum dua arah — pertama kali saya dengan Jenderal TNI (Pur) Try Sutrisno terjadi pada akhir tahun 1982 atau awal 1983. Saya lupa persisnya. Waktu itu, saya duduk di kelas 2 SMP Negeri Cibarusah, Bekasi.

Mayor Jenderal Try, saat itu sedang mengemban tugas sebagai Panglima Kodam Jayakarta, datang ke Cibarusah untuk meresmikan pembukaan jalan hasil kerja program ABRI Masuk Desa di Cibarusah Jaya. Saya dan teman sekelas saya, Habibah, ditugasi menjadi pembawa nampan berisi kapak yang akan dipakai Pangdam untuk memutus tambang yang terhubung ke kain yang menyelubungi prasasti peresmian jalan itu. Berpakaian Pramuka lengkap, saya dan Habibah berbagi tugas. Habibah membawa nampan berisi kapak dan saya menyerahkan kapak itu ke Pak Try.

Lalu terjadilah sebuah peristiwa yang membuat saya lumayan malu. Tambang yang harus diputus kapak diikatkan ke sebuah tonggak kayu. Maka, selesai digunakan, kapak itu tertancap ke tonggak kayu itu. Jenderal Try mengayunkan kapak itu lumayan keras. Kapak itu pun tertancap kuat. Alih-alih menarik kembali kapak itu, Pak Try meminta saya melakukannya. Saya, seorang siswa kelas 2 SMP berbadan kecil, kurus, ringkih, berkali-kali gagal mengambil kapak yang tertancap lumayan dalam itu.

Pak Try pun tak bisa menahan ketawanya. Dan semua orang pun seperti dikasih aba-aba untuk tertawa. Rupanya berlaku rumus: Jenderal tertawa maka semua prajurit wajib tertawa. Celakanya, orang sipil yang hadir pun ikut-ikutan tertawa. Setelah beberapa saat — saya yakin setelah wajah saya memerah karena malu — barulah Pak Try turun tangan. Dengan mudah, Sang Jenderal tampan, gagah, ramah dan murah senyum itu — inilah kesan pertama yang terpatri di kepala saya saat itu — berhasil menarik kapak itu dalam satu kali percobaan saja.

Sekitar 32 tahun kemudian saya berkesempatan menceritakan ulang peristiwa itu ke Pak Try. Tepatnya pada 6 Desember 2014, di tengah tasyakuran ulang tahun ke-70 Letnan Jenderal (Pur) Sutiyoso alias Bang Yos di Cibubur. Saya kebetulan ditempatkan Bang Yos satu meja bundar dengan tuan rumah dan beberapa tamunya termasuk Pak Try. Setelah mendengar cerita saya, Pak Try tertawa. Tak mungkin Pak Try ingat peristiwa di Cibarusah lebih dari tiga dekade sebelumnya itu. Tapi setidaknya sejak saat itu Pak Try tahu bahwa ia adalah perwira tinggi tentara pertama yang saya salami sepanjang sejarah hidup saya.

Di awal 1980-an itu, saya tak tahu bahwa Jenderal yang saya salami itu adalah seorang tokoh yang akan semakin penting di Republik Indonesia. Usia saya waktu itu masih terlalu belia untuk mengikuti lalu-lintas informasi politik dan mampu membuat ramalan ketokohan seseorang. Selain itu, di masa itu, dunia yang saya jalani seperti mengajarkan bahwa “Cibarusah itu lebih besar dari Indonesia”; bahwa “Indonesia adalah bagian dari Cibarusah”. Internet belum lagi hadir. Apalagi media sosial. Dan desa saya, bahkan kecamatan saya, adalah tempat tanpa toko buku. Hanya ada satu toko Al Qur’an dan kitab-kitab kuning, tersuruk di bagian dalam Pasar Cibarusah. Ayah saya (Almarhum) waktu itu memang sesekali membeli surat kabar Kompas dan Merdeka. Tapi, ketika ikut membacanya, saya lebih fokus ke berita-berita yang lebih ringan dibandingkan berita politik atau pemerintahan.

Barulah saat duduk di Kelas 2 dan 3 SMA Negeri 1 Bekasi (1985-1987) saya mulai lebih paham siapa Jenderal Try Sutisno. Ketika itu saya mulai punya kebiasaan membeli majalah Tempo dan Jakarta-Jakarta bekas di toko majalah loakan di pusat pertokoan tak jauh dari sekolah saya. Dari Tempo dan Jakarta-Jakarta yang hinggap di tangan saya terlambat satu atau beberapa minggu dari tanggal terbitnya itulah saya perlahan-lahan paham tempat Pak Try dalam konstelasi politik Indonesia.

Perkenalan satu arah itu berlanjut lebih intens saat saya menjalani perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia, sejak 1987. Belajar ilmu politik saat itu tentu saja mustahil bisa dilakukan secara layak tanpa mempelajari politik militer dan tokoh-tokoh utama di kalangan tentara.

Intensitas perkenalan satu arah itu makin meninggi saat saya mulai melakukan riset dan penulisan skripsi. Peristiwa Tanjung Priok (September 1984) — bersama dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari, 1974) dan Perisi 50 (1980) — menjadi kasus yang saya pilih untuk membahas model, arah dan efektivitas manajemen konflik politik Orde Baru. Saya banyak “bersua” Pangdam Jaya Try Sutrisno dan Panglima Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia (ABRI) Jenderal LB Moerdani, saat mendalami sejumlah aspek pokok dalam manajemen konflik politik di seputar peristiwa Tanjung Priok.

Sejarah kemudian mencatat, selepas menjalankan tugas sebagai Pangdam Jaya, karier militer Pak Try melesat semakin cepat hingga mencapai pangkat tertinggi Jenderal berbintang empat. Ia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ke-16 (1986-1988) dan kemudian Panglima ABRI ke-9 (1988-1993). Lalu, lewat Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Maret 1993, Pak Try mendapat amanat menjadi Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia atau Wakil Presiden ke-5 untuk Presiden Soeharto (1993-1998).

***

Perkenalan saya dengan Pak Try yang bersifat dua arah baru terjadi di awal-awal masa Reformasi. Di tengah suasana Indonesia yang sedang menjalani euphoria Reformasi, saya berapa kali berjumpa dengan Pak Try dalam beberapa forum dan perhelatan. Saya pun berkesempatan memperkenalkan diri selayaknya. Di beberapa forum itu, saya juga berkesempatan mendengarkan paparan Pak Try. Ada beberapa catatan yang tersimpan dalam ingatan saya tentang ini.

Pertama, menurut hemat saya, Pak Try termasuk pelaku sejarah Orde Baru yang bisa menempatkan dirinya dengan baik di tengah euforia Reformasi. Di satu sisi, ia tidak berusaha menyanggah peranan politiknya di masa Orde Baru serta kedekatannya dan hubungan khususnya dengan Presiden Soeharto. Tapi, di tengah himpitan suasana euforia itu, ia tidak serta memindahkan tempat duduknya ke seberang Pak Harto — yang sedang menjalani fase awal de-Soeharto-isasi saat itu. Ia tak mendadak menjadi tukang kritik apalagi pencaci kesalahan-kesalahan masa lalu — seperti yang dilakukan oleh sejumlah tokoh Orde Baru lain, seolah-olah mereka bukan pelaku.

Di beberapa kesempatan, Pak Try hanya mendudukkan kembali sejarah Orde Baru yang menurutnya terlalu didramatisasi oleh pihak-pihak yang hanya berfokus pada kesalahan dan dosa sejarahnya saja. Pak Try juga beberapa kali mengingatkan bahwa beberapa warisan Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan hasil-hasilnya, sesungguhnya bisa dijadikan fondasi awal untuk mengoptimalkan upaya-upaya menyejahterakan rakyat. Terlepas dari soal setuju atau tidak setuju, siapa pun tentu selayaknya menghormati pandangan-pandangan a la Pak Try itu.

Kedua, Pak Try bersikap terbuka pada dialog dan membuka pintu bagi perubahan. Bagi Pak Try perubahan itu tak terhindarkan. Sebuah keniscayaan. Saya tak ingat detail pandangan-pandangan Pak Try berkait soal ini. Yang bisa saya ingat adalah pandangannya bahwa perubahan itu harus sungguh-sungguh dan seyogianya dimulai dengan keteladanan pemimpin. Selain itu, Pak Try senang menekankan pentingnya “melanjutkan pembangunan” sebagai bagian penting perubahan di Indonesia.

Ketiga, seingat saya, Pak Try lumayan rajin mengingatkan bahwa perubahan dan perbaikan Indonesia itu membutuhkan peranan semua orang. Bahwa semua pemangku kepentingan selayaknya terpanggil dan ambil bagian di dalamnya. Bahwa semua generasi — pelaku era yang sudah lewat, pelaku era lama yang melanjutkan peranannya di era baru, dan pelaku baru di era baru — semestinya memanggul tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks ini, “menjaga persatuan Bangsa” adalah tema yang kerap digarisbawahi Pak Try.

Keempat, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 amat sangat kerap disebut dalam paparan Pak Try. Tentu saja ini sepenuhnya masuk akal. Ia adalah tokoh tentara yang dididik dan mulai membentuk diri di ujung kekuasaan Presiden Sukarno. Ia kemudian mengembangkan karier dan ikut mengelola kepemimpinan tentara di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Walhasil, Pancasila dan UUD 1945 menjadi bagian amat vital di dalam “profesionalisme ketentaraan” — apapun perdebatan yang bisa kita buat tentang terminologi ini — yang tertanam dalam diri Jenderal Try Sutrisno. Dan saat karier ketentaraannya melesat amat sangat cepat (1982-1993), Pak Try berada di tengah penuntasan konsolidasi Orde Baru yang ditandai dengan penetapan Azas Tunggal Pancasila. Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi saat Pak Try memimpin Kodam Jaya adalah salah satu biaya sosial yang mahal dalam menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal itu.

Ketika Pak Try gandrung berbicara soal Pancasila di tengah euforia Reformasi, saya sangat maklum. Pada saat itu, memang berkembang kekhawatiran bahwa Reformasi berpotensi menjadi “proyek” demokratisasi yang tergesa-gesa: Dikerjakan sambil alpa atau abai pada penting dan krusialnya fondasi ideologis bagi “proyek” itu. Saat itu berkembang kecemasan bahwa Indonesia berpotensi dibangun ulang sebagai rumah besar tanpa basis konsep arsitektur yang layak. Diskursus Pancasila pun mengemuka dari balik kecemasan-kecemasan itu. Dan Pak Try harus dikenang sebagai salah seorang proponen atau pendukung utamanya.

Kelima, Pak Try kerap menegaskan bahwa “cara” sama pentingnya dengan “tujuan”. Reformasi dan perubahan-perubahan yang dituntutnya harus menjaga kemuliaan tujuan sekaligus kebaikan caranya. Ia percaya bahwa itu tak mudah. Tapi justru di situlah tantangannya. Dalam konteks ini, sejauh ingatan saya, Pak Try memang tak pernah berbicara tentang paradoks-paradoks demokrasi (ketertataan vs dinamika, kebebasan vs ketertiban, pertumbuhan vs pemerataan, dan seterusnya). Namun pandangan-pandangannya membuat siapapun seperti diingatkan bahwa — karena adanya tuntutan kemuliaan tujuan dan kebaikan cara — demokrasi dengan segala paradoksnya menjadi sesuatu yang tak mudah dan tak sederhana serta menuntut kerja-kerja yang tak bisa sebentar.

Penekanan pada pentingnya cara dan tujuan itu boleh jadi merefleksikan karakter pribadi Pak Try. Ia dikenal sebagai Jenderal yang terbiasa berkata-kata dengan lembut, tenang dan dengan volume suara tak tinggi (soft spoken). Ia juga dikenal ramah, terbuka dan mau bergaul secara baik dengan berbagai kalangan, termasuk yang baru dikenalnya. Ia bukan tokoh besar yang suka menjaga jarak. Salah satu bentuk aktualisasi dari karakter-karakter itu, Pak Try bisa berbicara tajam dengan substansi yang keras tapi tanpa kehilangan ketenangan dan kesantunannya. Dalam komunikasi dan interaksi sosialnya, Pak Try melakoni prinsip “cara” sama penting dengan “pesan”.

***

Saya ingin kembali ke kenangan dari 6 Desember 2014 di kediaman Bang Yos. Selepas acara tasyakuran ulang tahunnya, Bang Yos mengajak sejumlah kecil tamunya untuk berpindah tempat ke satu ruangan tertutup. Pak Try salah seorang di antaranya.

Kami dipersilakan berbicara tentang perkembangan keadaan, hal-hal yang mencemaskan, dan agenda-agenda perubahan. Dalam pembukaan pendeknya, Bang Yos menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja terjadi, selayaknya dijadikan momentum untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di era Presiden SBY dan melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan sesuai kebutuhan di era Presiden Jokowi.

Pak Try, sebagai sesepuh yang paling dihormati di antara hadirin yang berkumpul, dipersilakan berbicara pertama. Saya sudah lupa apa saja persisnya yang disampaikan Pak Try dalam paparannya. Tapi ada satu hal yang menetap dalam ingatan saya. Pak Try ikut mensyukuri terpilihnya Presiden Jokowi, antara lain karena latar belakang Pak Jokowi sebagai orang biasa; sebagai representasi orang kebanyakan. “Terpilihnya Pak Jokowi membuat semua anak di Indonesia merasa boleh dan bisa bercita-cita menjadi Presiden. Siapa saja sekarang ini diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin hingga ke tingkat nasional. Ini baik untuk Indonesia,” kata Pak Try kurang lebih.

Hanya saja, Pak Try mengingatkan bahwa kita jangan berhenti di kalimat “Siapa saja boleh dan bisa menjadi Presiden”. Menurutnya, kita wajib melengkapinya dengan “sejauh yang bersangkutan punya integritas dan kapasitas yang memang layak”. Sebagai tokoh yang pernah menjalani berbagai level kepemimpinan hingga menjadi Wakil Presiden, Pak Try mengingatkan bahwa Indonesia sangat besar, dipenuhi masalah-masalah yang kompleks, dan sejatinya tak punya ruang bagi salah urus yang fatal. Untuk itu, integritas dan kapasitas pemimpin amat sangat vital.

Pernyataan-pernyataan Pak Try di kediaman Bang Yos itulah yang segera saya ingat saat membaca berita duka yang berseliweran di berbagai platform media dan media sosial, Senin 2 Maret 2026 lalu: “Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, wafat pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Jakarta.”

Pernyataan Pak Try tentang syarat integritas dan kapasitas untuk siapapun yang hendak memimpin Indonesia memang menjadi semacam benang merah kenangan saya tentang Pak Try dari 2014 (saat pernyataan itu diucapkannya) hingga ke wafatnya. Pak Try wafat dalam usia 90 tahun 3 bulan dan 15 hari: Lahir 15 November 1935 dan wafat 2 Maret 2026. Ia pergi saat kepemimpinan nasional sudah beralih lagi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Dan di tengah proses peralihan ini nama dan ketokohan Pak Try sempat membumbung ke atas permukaan.

Sepanjang yang saya ikuti melalui media dan media sosial, Pak Try termasuk salah seorang tokoh yang lantang mengkritik praktik nepotisme di seputar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan bersama dengan sejumlah tokoh tentara lainnya, secara terbuka mempersoalkan kelayakan konstitusional Wakil Presiden terpilih.

Sikap-sikap Pak Try yang ia tunjukkan hingga menjelang akhir hayatnya itu seperti menegaskan ulang beberapa pandangannya yang pernah saya dengar. Bahwa perubahan mau tak mau harus dimulai dari dan lewat pemimpin. Bahwa peluang bagi semua orang untuk menjadi pemimpin nasional tetap harus dilekati prasyarat kelayakan integritas dan kapasitas. Bahwa cara dan tujuan harus sama mulianya.

Saya tak mengenal Pak Try dari dekat. Saya juga tidak tidak kerap apalagi intens berinteraksi dengan Almarhum semasa hidupnya. Tetapi dari posisi yang berjarak dan berbasis interaksi dan komunikasi yang serba terbatas, beberapa penggal kecil kenangan di atas itulah yang layak saya tulis untuk mengantar kepergian Pak Try — yang dari ingatan masa remaja saya, lebih dari empat dekade lalu, terpatri sebagai “Jenderal yang tampan, gagah, ramah dan murah senyum”.

Selamat jalan Pak Try Sutrisno. Tentu tak ada Jenderal, tokoh besar ataupun manusia yang sempurna. Dan dari setiap sosok tak sempurna itu kita wajib mengambil pelajaran. Maka, dari Pak Try, ada sungguh banyak pelajaran kebaikan dan kebajikan yang bisa kita ambil. Bagaimanapun, 90 tahun bukanlah waktu yang pendek dan insya Allah Pak Try menjalaninya dalam rute husnul khotimah; perjalanan panjang yang berujung mulia. Āmīn.

(Uma Sawo Bintaro, 4 Maret 2026)

(*) Eep Saefulloh Fatah adalah Pendiri dan CEO PolMark Indonesia, firma riset dan konsultasi political marketing (2009 hingga sekarang). Pernah menjadi asisten pengajar dan pengajar di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (1989-2009).