Kisah Ian Wilson: Dari Silat ke Premanisme hingga Paranoia Pemerintah Terhadap One Piece

Bagi Ian Douglas Wilson, Indonesia bukan sekadar objek penelitian, melainkan ruang hidup yang membentuk jalan akademis dan pribadinya. Dari padepokan silat di Bandung hingga kos mahasiswa aktivis di Yogyakarta. Pengalaman panjang itu menuntunnya memahami wajah politik Indonesia dari dekat.

Kini, lebih dari 25 tahun kemudian, Wilson dikenal sebagai salah satu Indonesianis terkemuka yang kerap bersuara tentang dinamika kekuasaan, kemiskinan, hingga fenomena budaya populer seperti bendera One Piece yang muncul dalam aksi-aksi protes.

Dalam wawancara bersama Ngopibareng.id, Wilson bercerita panjang tentang awal mula perjalanannya di Indonesia hingga pandangannya terkait fenomena bendera One Piece yang muncul dalam aksi protes belakangan ini.

Dari Belajar Silat ke Penelitian Preman

Wilson pertama kali datang ke Indonesia pada usia 20-an. Bukan sebagai mahasiswa ataupun peneliti, melainkan untuk belajar silat. Ketertarikannya pada pencak silat membawanya ke sebuah padepokan di Bandung, Jawa Barat. Dari pengalaman inilah ia mulai bersinggungan dengan realitas sosial yang kelak membentuk arah penelitian akademisnya.

“Waktu itu saya sering berjumpa dengan para pendekar yang kerap bentrok dengan preman. Preman-preman itu saya anggap sok jago-jagoan,” kenangnya.

Pengalaman berinteraksi dengan para pesilat dan preman membuat Wilson penasaran dengan fenomena sosial tersebut. Rasa ingin tahu itu berkembang menjadi minat akademis yang serius. Pada 1993, ia menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Di masa kuliah, Wilson hidup di kos bersama mahasiswa aktivis kiri. Era itu masih dalam bayang-bayang Orde Baru, ketika preman kerap dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan intimidasi.

“Itu momen yang membuat saya makin sering bersinggungan dengan premanisme,” ujarnya.

Pengalaman panjang tinggal di Indonesia membentuk Wilson sebagai seorang Indonesianis, sebutan bagi peneliti asing yang mendalami politik, budaya, dan masyarakat Indonesia.

Ia kemudian fokus meneliti dua agenda besar. Pertama, studi tentang premanisme atau yang ia sebut “politik predator relasional,” yakni praktik kekuasaan yang melibatkan pemaksaan dan pemerasan. Kedua, penelitian tentang politik kemiskinan di Asia Tenggara.

Bagi Wilson, kemiskinan bukan semata persoalan pendapatan rendah, melainkan relasi sosial timpang yang menempatkan masyarakat miskin bergantung pada kelompok berkuasa. Kondisi itu melahirkan strategi politik dan jaringan sosial yang sering disalahpahami atau justru diperburuk oleh kebijakan formal.

Dalam perjalanan penelitiannya, Wilson banyak berkolaborasi dengan komunitas miskin perkotaan di Jakarta. Ia juga menaruh perhatian pada ketegangan antara partisipasi demokratis masyarakat dengan arus anti-demokrasi yang justru berkembang di kalangan elit politik dan ekonomi.

Melalui etnografi, Wilson mendalami organisasi dan jaringan preman baik di tingkat lokal maupun nasional. Ia mengkaji misalnya ormas Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, dan Forum Betawi Rempug (FBR). Baginya, premanisme bukan sekadar kriminalitas jalanan, melainkan bagian dari struktur relasi kekuasaan sosial-politik Indonesia.

Di era Orde Baru, preman digunakan untuk kepentingan politik, mulai dari pengamanan hingga intimidasi. Pola itu menurut Wilson masih berlanjut dalam format berbeda pasca-reformasi. Relasi antara preman, modal, dan negara menjadi kunci untuk memahami “kekuasaan sehari-hari” di Indonesia.

Penelitiannya menegaskan bahwa premanisme tidak berdiri sendiri, tetapi justru tumbuh subur karena keterhubungannya dengan aktor-aktor politik dan ekonomi.

Selain akademik, Wilson memiliki pengalaman budaya yang membekas. Ia pernah berkunjung ke Malang, Kediri, hingga Ponorogo. Di Ponorogo, ia sempat belajar dan mengamati kesenian Reog.

“Saya selalu tertarik melihat bagaimana tradisi budaya lokal Indonesia yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Kedekatan ini membuat Wilson mampu memahami politik Indonesia bukan hanya lewat teori, melainkan juga pengalaman hidup langsung di lapangan.

Paranoia Pemerintah Terhadap One Piece

Salah satu hal menarik dalam wawancara Wilson adalah komentarnya mengenai fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai aksi protes di Indonesia. Menurutnya, simbol dari manga karya Eiichiro Oda itu menimbulkan reaksi berlebihan dari pemerintah.

“Saya pernah komentar di Al Jazeera. Saya katakan bahwa pemerintah mungkin terguncang oleh protes ‘Indonesia Gelap’ di awal masa kepresidenan Prabowo. Tidak ada yang menginginkan hal itu di awal periode, karena pemerintah berusaha membangkitkan optimisme,” jelasnya.

Namun, seiring waktu, masyarakat menghadapi masalah serius dengan kinerja pemerintah. Simbol One Piece, lanjut Wilson, kemudian menjadi bentuk ekspresi ketidakpuasan yang meluas.

“Yang menarik, fenomena itu membuat pemerintah paranoid karena tafsir ketidaksukaan terhadap pemerintah menyebar di berbagai kalangan masyarakat, bukan hanya di kota tetapi juga di daerah,” katanya.

Wilson membandingkan fenomena One Piece dengan protes mahasiswa. Menurutnya, demonstrasi mahasiswa dianggap hal lumrah sehingga pemerintah lebih siap menghadapinya. Berbeda dengan itu, simbol One Piece muncul spontan dari masyarakat luas, tanpa organisasi formal.

“Prabowo sendiri bilang ‘nggak apa-apa, itu ekspresi masyarakat’. Tapi di berbagai lapisan, orang justru berlomba-lomba menafsirkan apa maunya presiden. Mereka ingin tampil loyal, sehingga aturan yang lahir jadi berlebihan dan bahkan ditertawakan masyarakat,” tambahnya.

Wilson menilai, fenomena ini menciptakan ruang “performing loyalty,” di mana pejabat atau aparat lokal berusaha menebak kehendak presiden dan menunjukkan kesetiaan berlebihan.

Meski mengakui simbol One Piece bisa memicu gerakan massa, Wilson menekankan bahwa ekspresi tersebut tidak terorganisir.

“Ini cuma fenomena, ekspresi. Tapi justru itu yang bikin tidak nyaman bagi presiden. Karena ekspresi ada di mana-mana,” ujarnya.

Wilson menambahkan, bahkan keluarganya pun ikut menyinggung soal One Piece.

“Anak saya fans One Piece. Dia bertanya, ‘Kenapa di Indonesia orang pakai simbol itu?’ Saya harus jelaskan, padahal saya sendiri tidak pernah tahu soal One Piece sebelumnya,” katanya sambil tertawa.

Menurut Wilson, mudah sekali mengaitkan cerita One Piece dengan kondisi Indonesia saat ini.

“One Piece basis ceritanya adalah perlawanan terhadap rezim yang korup. Jadi wajar kalau orang di sini melihat relevansi. Banyak yang jengkel dengan korupsi,” jelasnya.

Lebih dari sekadar komentar politik, pengalaman Wilson menunjukkan bagaimana pengetahuan bisa tumbuh dari interaksi lintas budaya. Dari belajar silat di Bandung, menyaksikan peran preman di era Orde Baru, hingga membaca fenomena One Piece di masa kini, Wilson menjelajahi lapisan kompleks politik Indonesia.

Baginya, Indonesia adalah laboratorium sosial yang penuh dinamika. Dari kota hingga desa, dari preman hingga pejabat, dari seni tradisi hingga budaya populer, semua terhubung dalam jejaring kekuasaan dan ekspresi masyarakat.