Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas APBD Provinsi Jatim KPK Periksa Enam Saksi untuk Tersangka AS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam orang saksi untuk melengkapi berkas perkara Anwar Sadad selaku tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022,

Anwar Sadad merupakan kader Partai Gerindra. Beliau merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI.

"Semua Saksi hadir. Pemeriksaan Saksi terkait untuk tersangka AS, di mana para Saksi didalamnya soal pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan Pokmas," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu 27 Mei 2026.

Para Saksi tersebut diperiksa KPK di Polres Kota Probolinggo. Mereka atas nama Najiburrahman (Pengurus/Perwakilan Pengurus Yayasan Bunga Tanjung); Multazam Hairul Anam selaku Pengurus/Perwakilan Pengurus Yayasan Darul Ulum Paiton (MI Darul Ulum Paiton); Zainal Muttaqin (Pengurus/Perwakilan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Hasan).

Kemudian Abd Hayyi (Swasta/Ketua Pokmas Nyiur Jaya); Samsul Arifin (Pokmas Swasta/Ketua Sejahtera Berkarya); dan Sugiono (Swasta/Ketua Pokmas Ikmarish).

KPK menetapkan total 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Empat tersangka yang diduga penerima suap adalah mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi (almarhum); Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dan Achmad Iskandar; serta Staf Anwar Sadad yang bernama Bagus Wahyudiono.

Mereka disangkakan dari Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan 17 tersangka diduga pemberi suap ialah Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahud; Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang 2019-2024 Fauzan Adima; Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi; pihak swasta dari Kabupaten Sampang atas nama Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.

Kemudian pihak swasta di Kabupaten Probolinggo yang saat ini menjadi anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch Mahrus; pihak swasta dari Tulungagung atas nama A. Royan dan Wawan Kristiawan; mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung Sukar; pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan atas nama Ra Wahid Ruslan dan Mashudi.

Lalu pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan atas nama M. Fathullah dan Achmad Yahya; pihak swasta dari Kabupaten Sumenep atas nama Ahmad Jailani; pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang sekarang menjadi Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin; pihak swasta dari Kabupaten Blitar atas nama Jodi Pradana Putra.

Belakangan, KPK menghentikan penanganan kasus tersangka Kusnadi karena meninggal dunia.